Selasa, 08 November 2016

Jokowi Berpihak Pada Pemodal, Ketum DPP IMM Instruksikan Kader Siap-Siap Tumpah Ruah di Jalan


InfoBerbagaiBerita - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Taufan Putrev Kerompot menginstruksikan kepada seluruh kader se-Indonesia baik dari tingkat komisariat, cabang, dan DPD untuk siap-siap turun bertumpah ruah di jalan karena Negara dikendalikan oleh pemodal. Jokowi lebih berpihak kepada pemodal ketimbang rakyatnya sendiri. Demikian disampaikan Taufan melalui rilisnya di berbagai media, kemarin.

“Demokrasi telah mati, kedaulatan bangsa makin tergerus. Pemimpin merakyat hanya pencitraan. Pemimpin tegas hanya klaim semata, kerusuhan, jatuhnya korban saat aks (4/11), karena pemimpin yang tak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. menegakkan hukum, namun ternyata tebang pilih. Aksi 4/11 adalah akumulasi dari tidak tegaknya hukum di negara ini. Rakyat kecil yang dianggap hate speech dijemput paksa, terduga teroris bahkan ditembak mati, namun penista agama masih bebas berkeliaran. BLBI, Century selesai sebatas mimpil,” Tutur Taufan Putrev Kerompot.

Menurut Taufan, presiden tidak tegas dan tidak menunjukkan pembelaannya terhadap umat.  Nawacita jadi dukacita, pemimpin merakyat hanya pencitraan, para pemilik modal, korporasi, kelompok berdasi yang merampok dan menjarah bangsa ini, dijamu dengan baik oleh presiden Jokowi di istana. Sementara masyarakat, ulama, umat islam yang menyatakan aspirasinya 4/11, diabaikan.

“Presiden malah meninggalkan istana, demi meninjau proyek di Jakarta. Urgentkah? TIDAK. Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Sumatera, NTB, NTT, dan desa-desa di pelosok Jawa lebih mendesak,” Kata Taufan

“Inilah resiko jika Indonesia tidak berdaulat. Pemimpin dikendalikan para pemilik modal dan korporasi asing. Wajar jika reklamasi, proyek kereta cepat jakarta bandung yang belum mendesak plus diserahkan kepada asing, izin ekspor Freeport dan impor cangkul diprioritaskan. Industri nasional mandul. Trisakti telah mati,” Jelasnya

Yang lebih menyakitkan lagi menurut Aktifis asal Sulawesi Utara ini, Jokowi menuding aksi 4/11 telah ditunggangi oleh actor-aktor politik. Pernyataan yang tak bisa diterima. Jika para ulama, tokoh Muhammadiyah, termasuk pendiri IMM ayahanda rosyad soleh, dan ribuan kader IMM yang turun saat aksi 4/11 tanpa atribut sama sekali agar bersatu bersama umat, murni memperjuangkan agama, murni memperjuangkan penegakan hukum, namun dituding ditunggangi oleh actor-aktor politik.

“Kepada kader IMM di daerah, cabang, komisariat, tumpah ruahlah dijalan, Di depan kampus, di depan gedung perwakilan rakyat, yang dibangun dari pajak rakyat Indonesia, Tuntut presiden bertangung jawab atas pernyataannya. Tuntut penegakan hukum yang tidak tebang pilih, termasuk kasus penistaan agama oleh Ahok. Teriakkan kedaulatan ekonomi bangsa,” Tegas Taufan dalam rilisnya. (kp)

Kok Polisi Sibuk Tangkap Aktivis, Tapi Biarin Ahok Melenggang Bebas


InfoBerbagaiBerita - Langkah aparat Kepolisian melakukan penangkapan sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Sekretariatnya, baru-baru ini disesalkan.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menegaskan, langkah tersebut memunculkan kegaduhan baru. Apalagi, cara cara penangkapan yang dilakukan aparat Kepolisian lebih mengedepankan arogansi kekuasaan.

Neta merasa, aktivis HMI bersama para ustad, habib, ulama, dan ratusan ribu umat Islam lainnya melakukan demo 411 karena Polri lamban dalam memproses kasus dugaan penistaan agama yang membelit Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama.

"Ketika aktivis mahasiswa berdemo dan terjadi benturan, kenapa mereka yang cenderung dikriminalisasi dan langsung ditangkap. Sementara sumber masalahnya, Ahok yang dituduh menistakan agama cenderung dipolemikan Polri dan kepolisian tidak main tangkap dalam kasus Ahok," jelas Neta dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (9/11).

Semula, lanjut dia, dalam menangani kasus demo 411, Polri sudah bekerja profesional, proporsional, dan elegan. Tapi kenapa pasca demo 411, aparat kepolisian justru mempertontonkan arogansi, main tangkap, dan jemput paksa.

"Kenapa Polri cenderung menggunakan cara cara Orde Baru dalam menghadapi aktivis mahasiswa. Polri harusnya menyadari bahwa peran mahasiswa dan aktivis sangat besar dalam menumbangkan kekuasaan Orde Baru hingga nasib Polri bisa seperti sekarang ini," sambungnya.

Neta menegaskan, apabila Polri benar benar bekerja profesional, tentu tidak ada diskriminasi. Dalam menangani kasus Ahok misalnya, Polri juga harus bekerja secepat menangkapi aktivis HMI.

"Selain itu Polri juga harus mengusut rekaman video yang beredar di masyarakat dimana ada pejabat Polri yang memprovokasi massa ormas keagamaan untuk menyerang aktivis HMI. Tapi kenapa video ini tidak diusut dan malah aktivis HMI yang dikriminalisasi."

IPW berharap, jajaran Polri bekerja profesional dan proporsional serta tidak mengedepankan arogansi, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru. Jika mengedepankan arogansi, dengan cara menangkapi aktivis HMI, Polri bisa dituding tidak independen dan cenderung mengalihkan perhatian publik dari kasus Ahok.

"Dampaknya, bukan mustahil akan muncul masalah baru, yakni mahasiswa dan aktivis akan melakukan aksi demo untuk mengecam Polri, yang ujung ujungnya bisa membenturkan polisi dengan mahasiswa, yang merusak citra Polri," demikian Neta.  (rm)

Dilaporkan Kubu Jokowi, Kenapa Ahmad Dhani Justru Beruntung?


InfoBerbagaiBerita - Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Sa'duddin-Ahmad Dhani, menyatakan tak terpengaruh kasus pelaporan Ahmad Dhani ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kasus ini diyakini tak menggerus perolehan suara Ahmad Dhani di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.

Ketua tim pemenangan pasangan nomor urut 2 itu, Mustakim mengatakan, kasus itu malah menguntungkan. Alasannya bahwa Ahmad Dhani bakal dipertimbangkan oleh pemilih Islam di Kabupaten Bekasi. "Karena dia ikut membela Islam dalam kasus penistaan Agama," kata Mustakim, Selasa, 8 November 2016.

Karena itu, kata dia, kasus pelaporan mantan suami dari Maia Estianty tersebut, tak berpengaruh terhadap masa kampanye pasangan dengan akronim SAH tersebut. Timnya sampai saat ini terus bekerja demi mendongkrak perolehan suara Ahmad Dhani. "Tidak ada masalah dengan pencalonannya di Bekasi," kata Mustakim.

Ahmad Dhani dilaporkan oleh Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) bersama Ormas Projo, ke Polda Metro Jaya (PMJ), pada Senin dini hari, 7 November 2016 pukul 01.00 WIB. Dhani dipolisikan lantaran diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi saat orasi pada demonstrasi 4 November di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Laporan tertuang dalam‎ laporan polisi nomor LP/5423/XI/2016/PMJ/Dit. Reskrimum. Dalam laporan itu, Dhani diduga melanggar pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara 1,6 tahun. (tp)

LPJ: Silakan Polri Bersandiwara, tapi Ahok Wajib Jadi Tersangka


InfoBerbagaiBerita - Koordinator Lingkar Profesional Jakarta (LPJ), Dana Siregar, menyatakan, penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan terlihat dalam dua pekan mendatang sebagaimana dijanjikan pemerintah.

Bukan semata-mata dilimpahkannya proses hukum di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri ke pengadilan untuk disidangkan. Sebab umat Islam, pemuda, mahasiswa dan berbagai elemen lain yang melakukan Aksi Bela Islam II tahunya kasus Ahok selesai dua pekan mendatang.

“Keberhasilan penyelesaian kasus penistaan agama diukur jika dalam 2 minggu sudah ada putusan hakim,” kata Dana Siregar dalam keterangannya kepada Aktual.com, Selasa (8/11).

“Bukan putusan naik proses jadi penyidikan atau lainnya dan lain-lain. (Umat Islam) taunya 2 minggu ini kasus Ahok sudah ada putusan hakim,” sambungnya.

Disampaikan, penanganan kasus Ahok di Bareskrim Polri pertaruhannya sangat besar bagi keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia. Dana Siregar khawatir bila penanganannya di Bareskrim tidak berkeadilan akan memicu umat Islam kembali turun jalan.

“Taruhannya terlalu besar. Silakan para penyelenggara negara bersandiwara. Mau sidang 24 jam kek, mau panggil saksi dari Arab atau mana kek. Yang wajib adalah 2 minggu ini kasus Ahok sudah ada putusan hakim,” jelasnya. (akt)

Jokowi Larang Awak Media Meliput Dan Menyuruh Keluar Ketika Dirinya Beri Pengarahan di PTIK, Ada Apa?


InfoBerbagaiBerita - Sejumlah awak media, Selasa (8/11/2016) diminta keluar saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada para Perwira Tinggi (Pati), Kapolda serta komandan peleton Mabes Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tritayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi, sebelum Presiden memberikan arahan, media diperbolehkan untuk mengambil gambar saat Kapolri Tito Karnavian memberikan pengarahan. Namun ketika Presiden Jokowi masuk untuk memberikan materi, semua awak media diminta untuk mematikan alat perekam dan diminta untuk keluar ruangan.

Sebelum diminta untuk keluar, pernyataan Presiden sempat terekam iNews. Presiden mengatakan, “Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, takut kalah apalagi terhadap kelompok kecil, organisaasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun.”

Baca: Presiden Jokowi: Institusi Sebesar Polri Tidak Boleh Kalah oleh "Kelompok Kecil"

Sebab, kata Jokowi, ketegasan dari Polri akan membuat negara menjadi kuat. “ Itu terletak di tangan saudara semuanya, negara harus kuat, jaga marwah institusi Polri, jaga marwah institusi Polri, jaga marwah negara,” sebutnya.

“Ingatkan penegakan hukum jelas dan tegas harus dilakukan,” tegasnya. (ok)

Predikat Jokowi sebagai Presiden Merakyat Luntur, Semua Hanya Pencitraan Saat Kampanye


InfoBerbagaiBerita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih "blusukan" meninjau proyek pembangunan kereta Bandara di Tangerang, ketimbang menemui ‎perwakilan pengunjuk rasa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jumat 4 November 2016.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai sikap Jokowi yang enggan menemui perwakilan demonstran telah melunturkan predikat "presiden merakyat" yang disandang Jokowi.

Menurut dia, langkah Jokowi meninggalkan Istana dalam ratusan ribu masyarakat  menghendaki kehadiran kepala negara bukan sikap kenegarawanan.

‎"Sosok Jokowi yang populis, merakyat, dan doyan blusukan nyaris tak menemukan relevansinya karena enggan menemui para demonstran‎," ujar Adi kepada Sindonews, Minggu (6/11/2016).

Menurut Adi, langkah Jokowi semakin membuat demonstran Aksi Bela Islam kecewa karena pada hari bersamaan Jokowi muncul di Istana dengan melontarkan tudingan aksi demonstrasi ditunggangi kepentingan politik.

Alih-alih ingin meredakan ketegangan, kata dia, pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah membuat pernyataan yang kontraproduktif atau tidak menyejukan masyarakat.

"Apalagi pernyataan itu tanpa bukti jelas, (seolah) menegaskan bahwa Presiden sedang ingin mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya mengendalikan ribuan massa yang menuntut penuntasan kasus penghinaan terhadap Islam‎," katanya.

Seperti diberitakan, perwakilan demonstran gagal menemui Presiden Jokowi pada Jumat lalu. Jokowi tidak berada di Istana karena meninjau pembangunan kereta bandara di Tangerang. Perwakilan demonstran hanya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menko Polhukam Wiranto dan sejumlah menteri Kabinet kerja.

Para Buzzer Ahok Bereaksi dan Bandingkan Video Habib Rizieq ini dengan Video Ahok Soal Al Maidah 51




oleh: Jonru

Salah satu PELINTIRAN OPINI oleh para buzzer Ahok adalah lewat video berikut. Mereka menuduh Habib Rizieq menghina Al Quran. Lalu mereka berkata dengan bodohnya, "Jika Ahok dituduh menghina Al Quran, kenapa kalian diam saja saat Habib Rizieq menghina Al Quran? Bukankah kalimatnya sama dengan kalimat Ahok?"

Silahkan teman-teman tonton videonya, maka Anda akan TERTAWA TERBAHAK-BAHAK memikirkan betapa bodohnya para buzer tersebut.

Memang benar, Habib Rizieq pada video ini mengatakan "para ulama membodohi umat pakai ayat Al Quran". Namun konteksnya TENTU BERBEDA dengan ucapan Ahok.

Sejak awal video sudah disebutkan oleh Habib Rizieq tentang para ulama bejat. Apa yang dimaksud sebagai ulama bejat? Mereka adalah ulama yang hobi memelintir ayat-ayat Al Quran untuk KEPENTINGAN tertentu. Nah, para ulama bejat pun mengunakan hasil pelintiran ayat tersebut untuk membodohi umat.

FAKTANYA, hasil pelintiran ayat memang berisi kebohongan. Namanya juga hasil pelintiran. Dan kebohongan digunakan untuk membohongi atau membodohi umat.

Jadi di mana unsur penghinaannya?

Ayo, Jangan Mau Dibodohi Pake Opini-Opini Ngaco para Buzzer Ahok.

Polisi Ketahui Identitas Penyebar Video Kapolda Dituduh Provokasi


InfoBerbagaiBerita - Polda Metro Jaya, bakal mengusut siapa pengunggah dan penyebar rekaman video yang menuding Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Polisi sudah mengantongi identitasnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono mengatakan, pengunggah video itu telah melakukan pencemaran nama baik karena menuduh Kapolda Metro Jaya sebagai provokator. Video tersebut bukan untuk konsumsi publik dan dipublikasikan. Sebab itu, polisi akan mengusutnya.

"Malah sekarang yang kita usut ya itu yang mempublikasikan ini, yang bikin provokasi, yang menuduh Bapak Kapolda sebagai provokator. Ini yang kita lagi cari," ujar Awi, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (8/11).

Dikatakannya, penyidik sudah mengantongi identitas siapa yang mengunggah video tersebut. "Sudah kita ketahui (orang yang menggunggah video itu)," ungkapnya.

Sebelumnya, Awi telah mengklarifikasi isi rekaman video yang menuduh Kapolda Metro Jaya memprovokasi massa Front Pembela Islam (FPI) untuk menangkap massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Terkait dengan video viral, itu bapak Kapolda menyampaikan saat selesai demo. Ditanya sama teman-teman dari FPI, beliau menyampaikan bahwasanya kenapa tidak kalian tangkap. Itu terucap kata-kata beliau itu bukan provokasi, itu sudah selesai semuanya," katanya.

Awi menambahkan, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan pejabat Polda Metro Jaya pernah bertemu dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sebelum demo. Dalam pertemuan itu, Rizieq menyatakan akan bertanggungjawab jika aksi unjukrasa berlangsung ricuh, karena FPI menghendaki demo berjalan damai.

"Ada komplain kepada beliau (Kapolda), kemudian beliau balik menyampaikan kenapa tidak kalian tangkap (pelaku ricuh). Kenapa beliau menyampaikan demikian, karena sebelum demo, bapak Kapolda beberapa waktu lalu bersama Pangdam dan pejabat dari Polda, bertemu Imam Besar FPI Habib Rizieq. Ia menyampaikan, saya akan bertanggung jawab bapak Kapolda, bahwa demo ini demo damai. Kalau ada yang melakukan kerusuhan-kerusuhan nanti laskar saya yang akan menangkap," katanya.

Ia menyampaikan, FPI berkomitmen laskar mereka akan berjejer membuat pagar betis di depan, samping dan belakang.

"Kemudian, pihak Polda tidak boleh masuk kalau ada perusuh nanti dia yang akan menangkap. Ceritanya begitu. Kenapa sampai terucap, pada intinya bapak Kapolda mau menagih komitmen moral dari pimpinan FPI yang pernah disambanginya," jelasnya.

Diketahui, beredar video berdurasi 1.36 menit berisi rekaman pembicaraan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan dengan massa FPI yang kemudian menjadi viral di media sosial.

Video berjudul "Terungkap..!!! Kapolda Metro Jaya Provokasi Massa FPI Agar Serang Massa HMI. Ini Buktinya..!!!", itu menuding Kapolda Metro Jaya melakukan provokasi kepada massa FPI untuk memukul massa HMI. (bs)

Pegang Teguh Pada Sumpah, Gatot: Saya Lebih Baik Jadi Tumbal Bhinneka Tunggal Ika


InfoBerbagaiBerita - Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa malam, 8 November 2016. Gatot mengatakan, dia bersama pasukannya dalam menjaga persatuan bangsa.

Seperti dalam aksi demo 4 November 2016 kemarin, Gatot mengatakan, pihaknya bersama pihak Kepolisian sudah melakukan tindakan dan kerja sama yang baik dalam melakukan pengamanan.

"Karena, Indonesia tanpa umat Muslim, bukan Indonesia. Karena, Indonesia tanpa umat Kristen, umat Khatolik, umat Hindu, tanpa umat Budha, bukan Indonesia," ucap Gatot.

Gatot juga menegaskan, dia akan siap melaksanakan perintah yang diberikan 'atasannya', yakni Presiden Joko Widodo. Menurutnya, dia sudah bersumpah sejak saat menjadi anggota TNI, 4 Maret 1982 untuk siap menjaga Bhinneka Tunggal Ika.

"Saya lebih baik jadi tumbal untuk melaksanakan tugas Kebhinneka Tunggal Ikaan, daripada saya jadi presiden," ucap Gatot. (vv)

Panglima TNI: Demo 411 Sangat Indah, Pernikahan Di Katedral Adalah Buktinya


InfoBerbagaiBerita - Di sesi akhir Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (8/11/2016) malam, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa Aksi Bela Islam pada 4 November sangat indah.

“Satu hal yang bisa saya petik di sini, sebenarnya kalau kita lihat secara dalam, demo yang dilakukan kemarin itu sangat indah. Seperti yang disampaikan oleh Aa Gym tadi, bahwa pada saat demo kemudian ada satu pasangan di depan Katedral yang akan menikah, gitu Aa’ ya. Kemudian santrinya membersihkan jalan yang akan dilewati karena menggunakan rok yang panjang. Ini kan sesuatu yang indah. Ke-bhinneka tunggal ika-an itu benar-benar disadari semuanya,” kata Jenderal Gatot.

Lebih jauh Jenderal Gatot juga mengatakan bahwa Indonesia tanpa umat Islam bukanlah Indonesia.

“Indonesia tanpa umat Muslim bukanlah Indonesia. Dan Indonesia tanpa umat Kristen, umat Katholik, umat Hindu, umat Budha bukan juga Indonesia,” tandasnya.

Jenderal Gatot percaya bahwa seluruh peserta Aksi Bela Islam menyadari semangat bhinneka tunggal ika. Di antara buktinya adalah peristiwa di Katedral itu.

“Di depan Katedral bersih tidak ada apa-apa,” tuturnya.

“Presiden sebagai panglima tertinggi mengingatkan bahwa tugas TNI adalah harus menjaga ke-bhinneka tunggal ika-an dan kemarin dilihat sangat indah. Jadi tugas saya ringan, Pak Karni,” pungkas Jenderal Gatot.  (tb)

PM China Menggertak, Jika Tragedi 98 Terulang, Dia Akan Kirim Pasukan ke Indonesia


InfoBerbagaiBerita - Respon Keras datang dari Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang,Soal suasana politik yang sedang memanas di Indonesia yang mengusik kenyamanan warga keturunan tionghua yang ada di Indonesia.

Kabar soal aksi damai 4 November yang berakhir dengan aksi rusuh dan penuh dengan nada ancaman yang mengarah pada etnis Tiong Hua terdengar sampai kenegri China. PM Li Keqiang pun mengadakan konfrensi pers siang lalu bersama pejabat negara lainnya di Kantor Perdana Menteri China,Taipei,yang diliput stasiun televisi international.

Jelas sekali dalam konfrensi pers itu,Perdana Menteri negara tirai bambu tersebut,menyampaikan perihatinnya akan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. PM li juga menyayangkan etnis tiong hua kembali menjadi incaran adu domba oleh beberapa politikus Indonesia demi mengambil kekuasaan secara tidak sehat.

PM Li berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil keputusan tegas dan bijak dengan apa yang terjadi saat ini. PM li sangat tidak menginginkan peristiwa kelam ditahun 1998 yang menjadikan etnis TIong Hua sebagai korban terulang lagi di Indonesia. Karena menurutnya kejadian itu harusnya tidak boleh terjadi lagi dinegara yang sudah memiliki banyak kemajuan dan perkembangan sedemikian rupa.

"Tentunya saya sudah mendengar kabar dari negara tetangga kita,Indonesia yang sedang mengalami gejolak politik yang bercampur dengan urusan agama dan etnis" ujar PM Li dalam konfrensi persnya.

"Kami sebagai negara sesama Asia turut perihatin melihat ini, saya berharap yang terbaik untuk bapak Presiden Joko Widodo dapat segera menenangkan suasana dan menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan mencegah aksi-aksi yang dapat memecah bela negaranya," ujarnya.

"Namun tidak lepas saya adakan konfrensi pers ini,Saya ingin menegaskan bahwa Pemerintahan kami tidak mau dan tidak mengkhendaki,Jikalau sampai kejadian yang paling kelam terjadi pada tahun 1998 di Indonesia terulang kembali.Dijaman itu telah banyak warga keturunan kami disana diperlakukan secara kejam dan dibunuh," sambungnya.

"Jika memang Pemerintah gagal melindungi warga keturunan kami disana dan terulang lagi sejarah kelam itu. Maaf jika kami pemerintah Tiongkok pun akan mencoba menaikkan banding kami ke Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengirimkan pasukan pengamanan kami ke Indonesia,Demi memindahkan keturunan kami disana," tukasnya.

"Serta hubungan dari segi bisnis, perdagangan, bilateral dan yang lainnya benar-benar akan kami putus dengan Indonesia. Mohon maaf sebelumnya tapi kami juga mempunyai hak untuk melindungi warga keturunan kami dimanapun mereka berada. Jika terjadi penindasan secara sosial dan nyawanya terancam. Tapi tetap dibalik itu semua kami tidak akan mendahului Pemerintahan RI," tegasnya.

"Maka itu saya berharap Presiden dan para Menteri di Indonesia dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik-baiknya tanpa memakan korban dari pihak manapun. Karena sesungguhnya yang sedang terjadi saya tahu betul adalah tindakan politisi Indonesia yang sedang bergejolak dengan menggunakan dan mengambing hitamkan etnis tiong hoa sebagai sasaran," tutupnya.

Hal tersebut merupakan penggalan isi dari konfrensi pers yang di selenggarakan oleh PM Li,Sisa perbincangan dari konfrensi pers itu hanya membahas tentang pertukaran warga negara di Asia yang memang sudah direncanakan oleh seluruh anggota Asean. (gs)

Kapolri Sudah Terima Informasi Unjuk Rasa Lanjutan pada 25 November


InfoBerbagaiBerita - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 mendatang.

"Sudah ada informasi itu," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat (4/11/2016) pekan lalu.

Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan agama.

Aksi tersebut berjalan dengan tertib hingga pukul 18.00 WIB. Namun, pada malam harinya, seusai demonstrasi, terjadi bentrokan antara sebagian demonstran yang belum membubarkan diri dan personel Polri.

Tito memastikan Polri akan berupaya agar aksi unjuk rasa pada 25 November mendatang berlangsung dengan tertib dan kondusif.

"Kami akan antisipasi," ucap dia.

Kendati demikian, lanjut Tito, hingga ini belum ada permintaan izin resmi yang masuk ke pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa pada 25 November itu.

"Biasanya beberapa hari (sebelum aksi). Undang-undang kan menyatakan, dua hari sebelumnya," kata Tito. (kp)

Ini Video Saat Kader HMI Ditangkap Polisi, Tidak Ada Melakukan Perlawanan




InfoBerbagaiBerita - Polda Metro Jaya, dikabarkan menangkap sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, pada Selasa 8 November dini hari tadi. Penangkapan ini kabarnya terkait dengan aksi demonstrasi pada 4 November kemarin.

Penangkapan ini juga dibenarkan oleh Ketua PB HMI, mulyadi Tamsir. Menurut Muyadi, kadernya ditangkap di tempat yang berbeda-beda. Sekertaris Jenderal HMI, Ami Jaya, ditangkap di Sekertariat PB HMI Jakarta, sementara tiga kader yang lain ditangkap di tempat yang berbeda.

Sejak penangkapan, kader-kader HMI ini masih berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Kader HMI ditangkap karena mereka diduga sebagai perusuh dalam Aksi Damai Bela Islam pada Jumat 4 November lalu.

Pada penangkapan awal, polisi menangkap Ismail Ibrahim di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Ia ditangkap karena disebut-sebut telah melakukan penyerangan kepada petugas saat aksi demonstrasi berlangsung pada Jumat, 4 November 2016 kemarin.

Saat dilakukan penangkapan, Ketua PB HMI menyebut bahwa kader-kader HMI tidak melakukan perlawanan. "Saat ditangkap mereka tak melakukan perlawanan," terang Mulyadi Tamsir, kepada Okezone.

Saat ini, beredar pula sebuah video terkait kronologi penangkapan sejumlah kader HMI ini. Dalam video tersebut, HMI berharap masalah ini secepatnya bisa clear dan segera terselesaikan.

Video Facebook yang awalnya diunggah oleh seorang Netizen ini lantas menjadi viral dan begitu hangat diperbincangkan oleh para Netizen di jejaring sosial Facebook. (ok)

Buya Syafii Anggap Semua Peserta Acara ILC "Setelah 411" Adalah Badut dan Tentara Setan


InfoBerbagaiBerita - Rupanya “teman” Syafii Maarif, menganggap jika peserta acara bincang-bincang, Indonesia Lawyers Club (ILC), pasca demo 411 yang dilakukan di ruangan Flores, Hotel Borobudur adalah badut dan tentara setan.

Dalam acara ILC yang berlangsung, Selasa (8/11) para pembicara yang terdiri dari, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurtmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ulama Aa Gym, Ulama Ahmad Al Kaff, Praktisi Hukum Pidana Muzakir, Yenni Wahid dan Pakar Tata Negara Lukman Hakim dianggap sebagai tentara setan.

“Baru saja saya mendapat berita (pemberitahuan melalui selularnya) yang hadir disini adalah para badut, yang kedua ada yang menyebut adalah tentara Allah dan tentara setan, semua yang hadir disini disebut tentara setan,” ucap Buya Syafii Maarif, yang mengatakan jika dirinya juga termasuk.

Ketika ucapan Buya Syafii yang mengatakan jika mereka yang hadir adalah badut dan tentara setan, kamera sempat menampilkan wajah Kapolri, yang terlihat dingin bahkan terkesan tersinggung dengan penyampaian “teman”

“Saya kira pemberitahuan lewat sms atau mungkin melalui percakapan lainnya ke HP Buya (Syafii Maarif) itu ditujukan kepada peserta lainnya, sementara buya cuma diperingatkan,” ujar Abdullah Kelrey, Presidium Nusa Ina Institute.

Menurutnya hal itu harus ditelusuri oleh pihak cyber crime Mabes Polri, karena yang hadir selain ulama juga ada Kapolri dan Panglima TNI, dan Syafii tidak boleh menutupi hal itu.

Bagi Dullah nomor HP milik Syafii bukanlah sembarangan orang yang bisa dapatkan, karena sudah tentu Syafii tidak akan membiarkan nomor HP-nya menjadi konsumsi masyarakat secara luas. (pb)




Aksi 4 November Tertib, Panglima TNI: Saya Bangga Sebagai Muslim


InfoBerbagaiBerita - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kebanggaannya sebagai penduduk Indonesia dan sebagai seorang muslim karena demo umat Islam yang dipimpin para ulama pada 4 November 2016 berlangsung tertib. Hal itu disampaikannya di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, Selasa (8/11/2016) malam.

“Di samping Presiden menyampaikan terima kasih, saya juga menyampaikan bangga. Sebagai penduduk Indonesia, sebagai seorang muslim. Di mana menunjukkan demo yang begitu besar tetapi umatnya sangat patuh dengan Kyai-nya, dengan ulama-nya, dengan habaib-nya,” kata Jenderal Gatot disambut tepuk tangan hadirin di studio TV One.

“Saya dengan Pak Tito benar-benar berada di depan kepolisian persis bersama-sama dengan demo di sampingnya. Dan benar-benar tertib,” kata Jenderal Gatot.

Sedangkan kericuhan yang terjadi pada malam hari, menurut Jenderal Tito, provokatornya bukanlah peserta demo yang dipimpin oleh para ulama melainkan pihak lain yang orang-orangnya kelihatan masih muda.

Ketika terjadi kericuhan, lanjut Jenderal Tito, anak-anak muda itu tidak seperti peserta demo lainnya. Ketika para ulama memberikan komando agar peserta demo mundur, peserta demo segera mundur. Namun, anak-anak muda itu tidak mundur dan kemudian lari.

Jenderal Tito pun kemudian menjelaskan bahwa banyak kepentingan asing yang ingin memanfaatkan situasi apa pun di Indonesia, termasuk ketika ada demo besar. Sehingga ia mengingatkan agar seluruh bangsa menjaga persatuan. Apalagi, menurutnya, umat Islam di Indonesia adalah benteng terakhir. (tb)




Jokowi Datang, Pusat Dakwah Muhammadiyah Dijaga Ketat, Netizen: Mau Bertamu Apa Mau Ngajak Perang?


InfoBerbagaiBerita - Presiden RI Joko Widodo mendatangi Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Berdasarkan pantauan "PR", penjagaan dari kepolisian dan TNI, dilakukan lebih ketat dibandingkan dengan penjagaan saat Jokowi mengunjungi kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kemarin. Anggota kepolisian dan TNI berjaga baik di bagian dalam atau di bagian luar halaman gedung.

Tidak hanya itu, salah satu mobil panser di sisi kanan gedung juga ditempatkan dengan petugas yang berjaga. Petugas keamanan juga selektif saat mengizinkan orang masuk. Jika tidak ada alasan dan kepentingan yang jelas, orang-orang diminta menunggu di luar gerbang.

Sebelumnya, sekitar dua orang yang mengaku mahasiswa juga masuk ke halaman. Namun, setelah bicara dengan kepolisian beberapa menit, mereka diminta menunggu di luar. Petugas kepolisian yang berjaga menjelaskan, hanya wartawan yang dapat menunggu di tempat yang memang disediakan untuk wartawan. Selain itu, harus menunggu di luar.

Saat masuk ke tempat ini pun, semua orang diperiksa termasuk tas yang dibawa juga dibuka dan dicek secara detil. Sampai saat ini, Jokowi yang sudah masuk ke dalam gedung masih berkomunikasi dengan Muhammadiyah. Saat tiba sekitar pukul 10.15 WIB, Jokowi disambut langsung Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Sebelumnya, Jokowi sudah menyambangi PBNU. Dia berterima kasih kepada jajaran pengurus PBNU dari pusat sampai daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana dan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan suasana. Hal itu menurutnya berpengaruh positif atas 4 November yang berlangsung damai sampai maghrib.

Menanggapi hal ini, sontak saja netizen berkomentar seperti berikut:

Mau bertamu apa mau ngajak perang?

Serangan ke Muhammadiyah hehehe Joking Ini hanya bertamu Penjagaannya itu loh kaya mau nyerang alepo

Ada ancaman....pa ..Bos.

Ya itulah klo merasa bersalah....

tujuan utamanya bukan masalah pengamanan, tapi lebih pada tekanan psikologis pada yg sedang dikunjunginya

Allah sdah brikan rasa ktakutan bagi si jokodok..biar pnjagaan super ttap dhati sdah ad rasa takut..

Ktika amanat rakyat diabaikan maka rasa takut menghantui anda kmanapun anda pergi...

Tidur pun tak tenang itu. (pr)

id


Tuding ada Aktor Politik di Balik Demo 4/11, Ini Tamparan Keras PBNU ke Jokowi


InfoBerbagaiBerita - Penegasan Ketua PB Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj yang menolak adanya stigma bahwa aksi demonstrasi 4 November 2016 ditunggangi kelompok tertentu, telah membuka mata publik bahwa tudingan Presiden Jokowi tanpa alasan.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (08/11). “Sikap resmi PBNU yang menyatakan tidak setuju dengan tudingan ada aktor politik yang menunggangi demo 4/11, menjadi tamparan keras buat Jokowi yang sebelumnya menyebut ada aktor politik yang menunggangi,” tegas Muhammad Huda.

Huda juga menegaskan, pernyataan PBNU sudah sangat tepat menilai pemerintah sangat lambat dalam menerima pengunjuk rasa. “Harusnya Jokowi tidak perlu blusukan, tetapi menyiapkan menyambut perwakilan pengunjuk rasa,” papar Huda.

Menurut Huda, PBNU sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan aspirasi umat Islam dan rakyat Indonesia. “Ini sekaligus menghapus persepsi publik bahwa PBNU menjadi jubirnya pemerintah,” pungkas Huda.

Sebelumnya Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj membantah ada aktor politik yang menunggangi demo besar 4 November 2016.

“Tidak tepat untuk menstigma bahwa #AksiDamai411 ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari #AksiDamai411 tersebut,” kata Kiai Said sesuai sikap resmi PBNU.

“Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif,” kata Kiai Said.  (it)

Dibebaskan Polisi, Sekjen HMI Masih Bertahan di Polda Metro


InfoBerbagaiBerita - Aparat Kepolisian akhirnya membebaskan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam, Amijaya, Selasa malam (8/11).

Hal itu sebagaimana diinformasikan anggota Tim Advokasi Muslim Indonesia (TAMI), Djafar Ruliansyah Lubis saat berbincang dengan redaksi (Kantor Berita Politik RMOL), Rabu (9/11).

Amijaya dan empat orang rekannya menjalani proses penahanan sejak Selasa subuh. Mereka dianggap terlibat dalam aksi ricuh demo 4 November lalu.

Djafar menerangkan, meski telah diperintahkan bebas oleh Polisi, Amijaya masih belum mau meninggalkan Polda Metro Jaya.

"Dia masih bertahan. Jadi adinda Sekjen itu masih di Polda sampai dibebaskan yang 4 orang lagi," ungkapnya.

Djafar menerangkan, keempat kader HMI yang tertangkap, tidak pernah meneken surat penetapan tersangka yang diserahkan oleh penyidik.

Lalu apa alasan Sekjen dibebaskan?

"Alasan Sekjen bebas karena tidak ada alasan apapun dari penyidik untuk menahan," jawab Djafar.  (rm)

Terungkap! Siapa Dibalik Situs (Islamnkri.com ➤ MartirNkri.com), Ternyata Pengelolanya Bandar Judi Togel!




Ditelusuri oleh akun kidzoners yang dimuat di kompasiana
Link:




Salam kompasiana,

Ane cuma mau SHARE informasi dari hasil investigasi temen sesama blogger terhadap situs provokator ISLAMNKRI.COM yang cukup ramai bikin pemberitaan HOAX dan dibagikan (secara viral) oleh netizen yang kurang paham akan situs-situs provokasi seperti ini.

Biar lebih singkatnya, investigasi dimulai dari melihat kode client Google Adsense yang ada di situs provokator ISLAMNKRI.COM.

Kode client Google adsense IslamNKRI.com adalah ca-pub-9608620587846458

Screen Shot 1: http://prntscr.com/d44oir



Setelah diselidiki & ternyata kode adsense tersebut di pakai di 3 situs TS (silahkan cek sendiri dari source iklan Adsense-nya):

islamnkri.com
islamtoleran.com (sudah dihapus TS)
majalahberita855.com

Beruntung, domain majalahberita855.com tidak diproteksi whois guard-nya sehingga bisa kita intip-intip siapa pemiliknya.

DATA WHO IS-nya bisa dilihat disini
http://whois.domaintools.com/majalahberita855.com

Screen Shot 2: http://prntscr.com/d44ph5

Screen Shot 3: http://prntscr.com/d44plw



Selain situs-situs Provokasi diatas, ternyata si TS juga diketahui sebagai BANDAR JUDI cuy... sewaktu kita lihat data who.is nya (email: davin.zhi88@gmail.com) juga mengarah ke situs ini.

pasartaruhanjudi.com
winning855.com (situs utamanya)

Biar lebih jelasnya boleh liat disini

http://whois.domaintools.com/pasartaruhanjudi.com

Screen Shot 4: http://prntscr.com/d44q10


Dari whois tersebut jelas terlihat jika domain PASARTARUHANJUDI.com teregistrasi dengan nama Davin Susanto yang beralamat di Jl. Menteng Raya No. 1 J , Medan, Sumatera Utara sedangkan email yang digunakan adalah davin.zhi88@gmail.com atau sama dengan yang digunakan pada situs provokator ISLAMNKRI.com. Nah, jika data yang dicantumkan tersebut "benar", maka ISLAMNKRI.com dan ISLAMTOLERAN.com adalah pemiliknya satu orang dan dia adalah Bandar Judi Togel.

Jadi, masih mau SHARE berita/informasi dari situs provokator ISLAMNKRI.com ???

Nah, buat Anda yang mungkin punya akses ke Alamat tersebut, bolehlah kapan2 maen ke alamatnya untuk foto-foto bersama Admin-nya, kali aja investigasi ini benar.

Jika Artikel ini bermanfaat, jangan lupa di Share ya!!! Syukur2 bisa jadi headline di kompasiana.

UPDATE GAN

1. Sepertinya TS niat banget buat jadi Provokator, setelah ISLAMNKRI.com di suspend dan  majalahberita855.com lenyap, dia buat situs provokator baru lagi, neh alamat barunya gan:

- http://www.martirnkri.com (created: 7/11/2016)

Screen Shot 5 : http://prntscr.com/d4i7s4

2. Sumber traffic-nya ternyata berasal dari sini gan
https://www.facebook.com/PencintaAhok/

(maaf bukan maksud memojokkan suatu kelompok). So, buat yang ngerasa pernah LIKE neh fanpages,,, mending cabut aja dah dari situ).

NB: Setelah di cek ternyata Kode client Google adsense Martirnkri.com dengan IslamNKRI.com masih sama gan (ca-pub-9608620587846458), Jadi Bandar Judi Togel bakal update lagi nih:


Kasus Ahok, Pengamat: Hukum Tidak Berada di Ruang Steril


InfoBerbagaiBerita - Bareskrim Polri masih menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hingga kini Mantan Bupati Belitung Timur itu masih berstatus sebagai saksi.

Di sisi lain, jutaan Umat Islam sudah tumpah-ruah di jalan raya mendesak percepatan kasus ini kepada presiden dan kapolri.

Mengamati hal itu, Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, hukum sebenarnya tidak berada di dalam ruangan yang steril. Dengan kata lain, pendapat ini mengungkapkan bahwa tidak ada sesuatu yang objektif. Sebaliknya, semuanya didorong oleh keinginan dan subjektivitas.

"Hukum itu tidak berada di dalam ruangan yang steril. Penegakkan hukum juga membutuhkan political will (keinginan politik bersama)," kata Fikar dalam diskusi Redbons di Redaksi Okezone, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

Ia juga mengkritisi mekanisme gelar perkara yang seharusnya dilakukan pada tahap penyidikan, bukan penyelidikan.

"Yang saya heran itu sekarang akan ada gelar perkara. Sebenarnya, di dalam acara hukum pidana adanya ditingkatan penyidikan bukan penyelidikan. Ini tugas polisi yang paling berat," pungkasnya.

Dikritik Pemimpin NU, Jokowi: Saya Manusia Biasa


InfoBerbagaiBerita - Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab kritik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang tindakannya sebelum dan selama demo 4 November 2016.

Jokowi dikritik lamban membangun komunikasi dengan organisasi Islam hingga menuding ada aktor politik di balik demo.

Jokowi menyebut kritik dari PBNU itu sebagai hal yang bagus. "Saya kira itu masukan bagus. Apa yang belum baik akan kami perbaiki dan apa yang belum bagus kami benahi," ujar Jokowi kepada awak media di kantor Muhammadiyah, Selasa, 8 November 2016.

Jokowi mengatakan, meskipun beberapa tindakan sudah diperhitungkan baik-baik, tetap ada kemungkinan langkah yang diambil itu salah.

"Saya kira, saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan," ujarnya menegaskan. "Harap dimaklumi dan dimaafkan."

Kritik PBNU disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada Senin, 7 November 2016. Kritik pertama terkait dengan ucapan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik di belakang demo 4 November lalu.

Menurut PBNU, tidak tepat menstigma aksi 4 November ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. PBNU berkata, lebih bijaksana apabila Presiden Joko Widodo meminta peristiwa itu dipahami sebagai pelajaran.

Kritik kedua berkaitan dengan tudingan pemerintah bahwa kerusuhan pada demo 4 November dipicu oleh demonstran. Menurut PBNU, kerusuhan yang berlangsung pada pukul 18.00 itu ditengarai oleh kelompok-kelompok yang menyusup untuk merusak pemurnian dan niat suci dari demo 4 November.

Kritik terakhir, PBNU menilai Presiden Joko Widodo lamban membangun komunikasi politik dengan organisasi-organisasi Islam menjelang demo 4 November.

PBNU menyarankan agar Presiden Joko Widodo lebih intensif menjaga komunikasi dengan organisasi Islam agar tidak terjadi konflik agama lagi. (tp)

Bareskrim Mabes Polri akan Telusuri Aliran Dana, GNPF-MUI: Silahkan, Kami tidak Takut!


InfoBerbagaiBerita - Bendahara sekaligus anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-MUI, H Luthfie Hakim, SH, MH mempersilahkan Bareskrim Mabes Polri dan PPATK yang gembar-gembor ingin memeriksa aliran dana Aksi Bela Islam, 4 November 2016.

Hal itu disampaikan Luthfie merespon sikap Kabareskrim, Komjen Ari Dono yang mengaku akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana GNPF-MUI selaku panitia Aksi Bela Islam yang diikuti jutaan kaum Muslimin.

Menurut Luthfie, apa yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri adalah satu hal yang tak terpisahkan dari representasi pemerintah saat ini. Di mana, saat ini berupaya mengkerdilkan Aksi Bela Islam yang menuntut Ahok diadili.

“Mereka menyikapi aksi ini tidak dengan sikap welcome, mereka ingin mengkerdilkan aksi tersebut serta ingin mencegah adanya aksi-aksi ke depan,” kata Luthfie Hakim kepada Panjimas.com, Selasa (8/11/2016).

Salah satu cara mengkerdilkan gerakan Aksi Bela Islam tersebut, adalah dengan menggoyahkan simpul-simpulnya.

“Caranya dengan mulai menggoyahkan simpul-simpul gerakan ini serta menjadikan target beberapa tokoh dan elemen di dalam aksi ini, entah mulai ditangkapi atau diisukan akan ditangkap, termasuk menelusuri keuangan ini,” jelasnya.

Meski demikian, GNPF-MUI menegaskan tak takut dengan berbagai ancaman. Apalagi terkait upaya penelusuran aliran dana, ia mempersilahkan Bareskrim Mabes Polri bersama PPATK melakukan pemeriksaan.

“Kami sangat tidak takut, saya edarkan kok nomer rekeningnya di mana-mana, jadi PPATK mestinya bisa langsung tahu kok seperti apa arus masuk dan arus keluarnya,” tegasnya.

Bahkan jika perlu, hal itu disampaikan ke khalayak ramai, agar masyarakat tahu, bahwa Aksi Bela Islam, murni didanai oleh umat Islam.

“Kita malah berharap dengan mereka mengetahui dari mana saja aliran keuangan ini masuk, dimana dalam satu hari itu uang bisa masuk 1 miliar, biar mereka tahu kalau uang seperti ini terkumpul dari mulai Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 10 juta, paling tinggi Rp 100 juta. Biar mereka lihat sendiri,” tandasnya.

Bareskrim Mabes Polri tengah menelusuri aliran dana operasional pada aksi demonstran  4 November lalu.

Penelusuran itu dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dan informasi yang beredar di lapangan‎ termasuk dari para saksi yakni demonstran sendiri.

Dalam upaya penelusuran itu, Kabareskrim Komjen Ari Dono mengaku akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sementara ini belum, tapi nanti kami akan kerja sama dengan PPATK,” ujar Ari Dono, Selasa (8/11/2016) di STIK/PTIK, Jakarta Selatan, seperti dikutip Tribunnews. (pm)

Din Syamsuddin "Jijik" Bertatap Muka Dengan Syafii Maarif Pendukung Ahok


InfoBerbagaiBerita - Kehadiran Buya Syafii Maarif dalam acara bincang-bincang di stasiun Televisi Nasional yang dikenal sangat mendukung Basuki Tjahaja Purnama, rupanya membuat Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, tidak ingin bertatap muka.

Syafii Maarif memang dikenal sebagai salah satu tokoh dari Ormas Islam Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah.

“Saya bukan berhalangan hadir, tapi saya memang gak mau hadir. Karena tidak ingin mempertontonkan perbedaan pandangan antara saya dengan buya maarif. Dan untuk kasus ini saya berpendapat Ahok telah melakukan penistaan agama…!!” Tulis Dina Syamsudin yang di kirim ke Handphone milik pembawa acara Karni Ilyas.

Syafii Maarif yang diberikan kesempatan berbicara dalam acara tersebut, dianggap sangat tendensius, bahkan ucapannya yang mengatakan tidak mendukung Ahok, dianggap oleh Abdullah Kelrey sebagai ucapan kebohongan belaka.

“Sudah jelas-jelas membela Ahok dan menyalahkan yang melakukan demo karena menuntut Ahok ditangkap karena sudah terbukti menista agama Islam dan menghina ulama,” ujar Dullah yang dikenal sebagai Presidium Nusa Ina Institute.

Terkait dengan ucapan Yenny Wahid yang menceritakan pengalamannya menghadiri acara penyerahan penghargaan di Amerika kepada tiga orang yang dianggap berguna bagi kemanusiaan sangat tendensius.

“Ini urusan agama, bukan urusan untuk hidup di luar angkasa, kalau memang tidak puas dengan agama Islam di Indonesia, sebaiknya dia pindah saja ke Amerika dan mendaftar untuk pergi tinggal di ruang angkasa sana,” ujar Dullah. (pb)

Pengamat: Ahok Tak Bisa Lepas dari Hukum, Kecuali Gangguan Jiwa


InfoBerbagaiBerita - Pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lantas, dirinya meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan.

"Jokowi sebagai Presiden harus segera bertindak karena bagaimana pun gubernur itu wakil pusat. Kalau Ahok dibiarkan, maka sama artinya pemerintah pusat mengamini perilaku penistaan oleh Ahok dan menganggap Ahok masih pantas jadi gubernur," demikian ucapnya kepada media beberapa waktu lalu.

Untuk itu, penting agar pemerintah serius dalam menghadapi persoalan yang sesungguhnya telah membuat umat Islam marah. Jangan salahkan jika akhirnya tekanan publik digunakan sebagai jalan keluar.

"Untuk itu publik harus bergerak. People power adalah jalan terakhir kalau negara tidak bergerak dan harus ditekan," kata dia.

Adanya fakta-fakta yang terungkap dan juga saksi, maka Ahok tidak bisa lepas dari hukum. Ahok layaknya para pelanggar hukum lainnya hanya bisa lepas dari jerat hukum kalau ada keterangan ahli yang menyatakan bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan yang dalam bahasa awamnya disebut kegilaan.

"Kalau ada keterangan dari ahli atau rumah sakit yang menyatakan dia mengalami gangguan jiwa atau gila, maka dalam hukum positif dia bisa bebas dengan landasan pemaafan. Dalam hukum agama dan lainnya pun orang yang mengalami gangguan jiwa tidak bisa dihukum," kata Asep. (jn)

Harapan Terakhir Panglima TNI Bagi Kedaulatan NKRI Adalah Islam Yang Rahmatan Lil Alamin


InfoBerbagaiBerita - Rupanya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurtmantyo melihat jika kondisi Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dan rebutan bagi bangsa-bangsa lainnya.

Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbear kelima di dunia, belum lagi kekayaan alam yang begitu melimpah, maka Indonesia harus bisa dilemahkan disisi penduduknya untk merebut sisi sumber daya alamnya.

Gatot bahkan merasa jika saat ini Malaysia sudah ikut melemahkan Indonesia dengan menjadi “penyuplai” narkoba ke Indonesia, Gatot berpendapat demikian, dikarenakan sampai saat ini pihak Malaysia tidak ingin jika BNN ke Malaysia dan bekerjasama untuk menangkap para pemasok dan pembuat narkoba yang di masukkan ke Indonesia.

“Kami sudah bosan mendengar hampir tiap hari ada saja penangkapan narkoba, ada saja pemakai yang tertangkap, dan jumlahnya pemakai di Indonesia sudah mencapai 5,1 juta,” ujar Panglima dalam acara bincang-bincang di salah satu Televisi Nasional.

Dan harapan Gatot Nurtmantyo adalah rakyat Indonesia, dan terutama sebagai penduduk dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak, Gatot berharap Islam Indonesia menjadi benteng terakhir.

“Saat ini yang menjadi benteng terakhir adalah muslim Indonesia muslim yang rahmatan lil alamin,” ujar Gatot Nurtmantyo, yang merasakan kehadiran jumlah umat muslim hingga jutaan jumlahnya dalam demo 4/11 lalu sebagai salah satu kekuatan Indonesia. (pb)

Ini Jalan Karir dan Rahasia di Balik Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo


InfoBerbagaiBerita - Nama Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo ternyata terinspirasi dari figur Gatot Soebroto, mantan Wakil Kepala Staf TNI AD di era 1953.

Gatot Soebroto juga dikenal sebagai tentara kelahiran Banyumas yang menjadi tokoh kunci pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia-Perdjuangan Rakjat Semesta (PRRI/Permesta) di Sumatera dan Sulawesi Utara.

Jenderal bintang empat itu menceritakan, ayahnya merupakan seorang penganggum Gatot Subroto.

Sebelum perwira yang pernah beroperasi di Timor Timur itu lahir, ayahnya sudah berniat untuk memberikan anak laki-lakinya Gatot.

Harapanya, kelak sang anak bisa seberani Gatot Subroto melawan penjajah dan menjadi seorang tentara.

“Niat itu kesampaian juga. Saya jadi tentara dan kini telah ikut membela negara,” ujar mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Kendati memiliki kesamaan nama, namun Gatot yang saat ini juga duduk sebagai Ketua Umum PB FORKI ini, mengaku tidak mau disama-samakan dengan mantan pendahulunya itu.

Dia mengaku nama Nurmantyo ini memiliki arti tersendiri. Dijelaskannya, kata Nurmantyo itu merupakan gabungan beberapa kata. Nur, Man dan Tyo.

Nur adalah bahasa arab yang berartikan cahaya, man dari bahasa Inggris bermakna laki-laki dan tyo artinya sejuta.

“Jadi, kalau dipanjangkan nama saya, Gatot cahaya sejuta laki-laki,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo resmi melantik mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Jabatan ini sebelumnya disandang oleh Jenderal Moeldoko yang telah memasuki masa pensiunnya.

Pelantikan pun selesai dilaksanakan pada 8 Juli lalu di Istana Negara.

Lalu seperti apa perjalanan karier Gatot sebelum menapaki pimpinan puncak TNI?

Jenderal Gatot Nurmantyo adalah lulusan AKABRI tahun 1982. Ia lahir di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret 1960.

Gatot sendiri adalah perwira TNI dari kesatuan infanteri alias korps baret hijau.

Sejumlah jabatan strategis pernah diemban olehnya mulai Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakencana pada tahun 2006-2007, kemudian Kasdivif 2 Kostrad tahun 2007-2008, Gubernur Akmil tahun 2009-2010.

Ia juga pernah menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya tahun 2010-2011 kemudian Dankodiklat TNI tahun 2011-2013 selanjutnya Pangkostad tahun 2013-2014.

Kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Budiman.

Karir Gatot dalam dunia militer terus menanjak ketika Presiden Joko Widodo menunjuk dirinya sebagai calon tunggal Panglima TNI. (fj)

HMI Beranggapan, Penangkapan Kadernya Merupakan Upaya Pengalihan Isu


InfoBerbagaiBerita - Kalangan HMI beranggapan, penangkapan yang dilakukan sedemikian rupa terhadap kadernya merupakan pengalihan isu.

Koordinator Tim Kuasa Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Syukur Mandar, mengatakan ada upaya pengalihan isu terhadap kasus penistaan agama dengan cara menangkap sejumlah kader HMI.

"Saya melihat ini adalah upaya untuk menekan kecilnya tensi pergerakan, sehingga kelompok yang dianggap kritis soal pernyataan penistaan agama itu, kemudian mengambil posisis untuk tidak bergerak. Padahal yang paling kritis itu HMI," kata Syukur di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Upaya hukum yang dilakukannya terhadap penangkapan 5 kadernya, bukan merupakan tindakan untuk memperkeruh suasana.

"Kita tidak mau dihadapkan diametral dengan polisi, kalau pelanggaran hukum ditindak secara hukum. Konsentrasi kami adalah penistaan agama terhadap Ahok. Ini bukan urusan kami dengan polisi. Kami dengan polisi baik-baik saja kok. Jangan seolah-olah menutup isu," ujarnya.

Mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah upaya untuk memeroleh keadilan.

Karena, ia menganggap penangkapan tersebut dilakukan tidak secara manusiawi.

"Itu yang saya katakan, kalau kami diduga rusuh, ya disurati, dipanggil, terus datang memberikan keterangan supaya dia bisa didampingi kuasa hukum, itu kan normal. Kenapa diambil dan ditangkap di jalanan seperti itu, itu yang kami permasalahan. Kesalahannya apa? Kalau dia menyampaikan pendapat kemudian ditangkap, ini kan suatu hal yang biasa. Menyampaikan pendapat, itu kan dilindungi negara dan UU," katanya. (tn)

Terbongkar! Tokoh Tionghoa ini Beberkan Rencana Jahat Taipan Pendukung Ahok Goyang RI


InfoBerbagaiBerita - Tokoh Tionghoa Zeng Wei Jian membeberkan rencana jahat taipan pendukung Basuki Tjahaja Purnama

(Ahok), terkait pencabutan investasi besar-besaran dari Indonesia.

“Ada taipan berkata, bila Ahok dipenjara akibat kasus penistaan Al Quran maka dia akan ngajak taipan rasis lain rame-rame cabut investasinya dari Indonesia,” ungkap Zeng di akun Facebook.

Kata Zeng, tindakan para taipan pendukung Ahok ini semacam ancaman kepada pemangku kekuasaan dan otoritas negara. “Teman saya berasumsi Indonesia akan ambruk bila para taipan ini menarik dananya. Ekonomi Indonesia dikendalikan oleh mereka,” ungkap Zeng.

Zeng mengungkapkan, seandainya informasi itu benar, Indonesia benar-benar dijajah kelompok taipan itu. Sikap para taipan itu atas Ahok telah memperlihatkan sebuah watak keji. Sudah pasti, kelompok keji ini mesti dilawan. Tidak boleh taipan dibiarkan berkuasa atas 250 juta rakyat Indonesia.

“Saya berpikir, bukankah mereka yang bergantung kepada negeri ini? Bila benar ada semacam intimidasi semacam itu, saya kira Presiden Jokowi tidak perlu takut,” tegas Zeng.

Kendati demikian, kata Zeng, lebih baik taipan pendukung Ahok yang main ancam, hengkang dari Indonesia. “Sudah pasti taipan dari Middle East, Eropa, Amerika dan Jepang berduyun-duyun antri menggantikan posisi mereka. Di mana harga diri dan hati nuranimu, saat penista agama hendak dibiarkan lolos. Hal itu akan memicu perang saudara. Korbannya bisa banyak sekali,” pungkas Zeng. (it)

Dituduh Makar, Fahri Ingatkan Kapolri Tidak Bicara Sembarangan, "Kekuasaan Bisa Jatuh"


InfoBerbagaiBerita - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak bicara sembarangan terkait rencana menjeratnya dengan dugaan makar terhadap negara atas partisipasi dalam unjuk rasa besar 4 November lalu.

Menurut Fahri, sebagai perwira tinggi kepolisian, Tito dikenal memiliki rekam jejak cemerlang. Namun, kemampuan intelektual Tito tidak terlihat karena bekerja pada kekuasaan.

"Saya hanya mengingatkan kepada Tito untuk tidak berbicara sembarangan. Dia jenderal baru, dan saya juga salah satu yang urus dia untuk menjadi Kapolri. Tolong jaga diri baik-baik. Jangan bergantung pada kekuasaan karena kekuasaan bisa jatuh," jelas Fahri usai menghadiri jumpa pers persiapan Kongres Pertama Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurutnya, dengan kapasitas yang dimiliki, Tito seharusnya bergantung pada proses hukum. Karena hukum tetap ada selamanya. Fahri pun mengajari Tito pembagian kelembagaan di negara demokrasi atau trias politika yang dibagi atas kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif.

Kepada eksekutif diberikan tugas untuk menjalankan pemerintahan dan pembagunan dengan APBN berjumlah ribuan triliun rupiah ditambah dengan ribuan triliun yang menjadi aset BUMN.

"Sementara DPR memiliki tugas salah satunya pengawasan. Dan untuk menjalankan semua tugasnya, DPR memiliki hak imunitas dan tidak boleh dipidana dalam menjalankan tugas," kata Fahri.

Dia menambahkan, aturan tersebut dibuat bukan sekedar ditulis dalam undang-undang tapi juga tertuang dalam UUD 1945. Makanya, untuk anggota DPR ada UU MD3 yang mengatur adanya Majelis Kehormatan Dewan yang bertugas menyidangkan anggota yang dianggap melanggar etika.

Lanjut Fahri, pernyataannya dalam orasi unjuk rasa 4 November bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dijatuhkan bukan berarti salah satu bentuk makar seperti yang dipahami Tito. Dia menegaskan, menjatuhkan pemerintahan pun telah diatur dalam UUD 1945.

"Ini negara demokrasi dan sah saja jika pemerintahan dijatuhkan kalau memang harus dilakukan. Indonesia bukan negara totaliter di mana menanyakan umur raja saja bisa kena pasal. Ini negara demokrasi bung, menjatuhkan presiden juga sudah diatur," paparnya.

Lagi pula, tujuan demonstrasi 4 November adalah untuk menuntut Presiden Jokowi yang tidak juga bersikap terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama.

"Ya kalau demo itu yang didemo ya harus merasa terancam. Dia harus paham bahwa yang bisa dijatuhkan bukan hanya anggota DPR tapi juga presiden," ujar mantan ketua umum KAMMI tersebut.

Untuk kamar yudikatif, Fahri mengingatkan kepada aparat hukum seperti Polri lebih banyak berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara.

"Aparat hukum harus lebih banyak berkonsultasi, terutama kepolisian kepada pakar-pakar hukum tata negara. Saya sendiri sangat menyesalkan kalau aparat hukum justru keliatan di-drive, diarahkan oleh politisi termasuk oleh presiden. Kita negara rechststaat atau negara hukum bukan negara machtstaat atau negara kekuasaan," tandas Fahri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari materi orasi Fahri Hamzah dalam unjuk rasa 4 November. Dalam pidatonya, Fahri sempat menyinggung soal Presiden Jokowi yang bisa digulingkan oleh rakyatnya.

"Ya kami akan pelajari apakah itu bisa masuk ke dalam pasal makar. Kalau masuk ke dalam pasal makar ya kami proses hukum, prinsipnya begitu," ungkap Tito di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta. (rm)

Makin Panas! Pengurus HMI Ditangkap, Indra J Piliang Minta Jutaan Kader Siap-Siap


InfoBerbagaiBerita - Sejumlah pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ditangkap polisi, Senin (7/11/2016) tengah malam terkait aksi 4 November. Di antaranya Sekjen HMI Ami Jaya.

Penangkapan pengurus HMI itu membuat Indra J Piliang marah besar. Trainer HMI yang puluhan tahun keliling nusantara itu meminta seluruh kader HMI siap-siap.

“Apa benar Ketum PB HMI yang anak Borneo itu dan Sekjen PB HMI yang anak Papua itu ditangkap polisi malam tadi? Borneo & Papua BERSIAP!!!” tulis Indra melalui akun Twitter pribadinya @IndraJPiliang, Selasa (8/11/2016).




Segera, twit tersebut diretwit ratusan pengguna Twitter.

“Kader IMM siap turun, bang,” kata @faisEl_farizi.

Namun, tidak sedikit juga akun Twitter yang mengecam pernyataan Indra itu dengan menyebutnya sebagai provokasi. Di antaranya, Partai Social Media.

“Skandal! Seorang IJP resmi turun kelas jadi seorang provokator sekarang. Demi apa coba?,” kicau @partaisocmed yang selama ini dikenal sebagai pendukung Ahok.

Meski timbul pro kontra, Indra melanjutkan seruannya di jagat Twitter.

“Gue cuma bilang Borneo dan Papua utk siap2. Belum kasih aba2 berikutnya. Dua anak muda itu adlh puncak regenerasi pemimpin masa dpn!!!”

“Neo Masyumi, beserta cucu-cicitnya, siap2!!!”

“Nih, biar makin provokatif: JUTAAN kader Hijau Hitam beserta Puluhan Juta Alumninya di Bumi Nusantara, SIAP2!!!”





Dikutip dari Sindonews, Polda Metro Jaya menangkap lima kader HMI sebagai tersangka karena melakukan penyerangan pada polisi saat demo 4 November kemarin. Kelimanya ditangkap di tempat berbeda, salah satunya di sekretariat Pengurus Besar HMI. (tb)

Bikin Ngakak, Ditanya Enak Zaman Soeharto Atau Jokowi Jawaban Kakek Ini Buat Netizen Heboh!


InfoBerbagaiBerita - Sering sekali masyarakat membandingkan satu pemerintahan dengan pemerintahan sebelumnya. Seperti contohnya adalah ketika masih banyak yang membandingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) dengan zaman Presiden Soeharto. Apalagi saat ada isu kenaikan kebutuhan pokok, pembandingan tentang dua pemerintahan pasti sering banget muncul.

Kalimat ‘Enak jamanku tho?’ seringkali muncul ditulis di bus, truk, dan berbagai tempat lain. Banyak yang mengatakan jika zaman Pak Harto lebih enak karena banyak harga kebutuhan pokok lebih murah dibandingkan zaman SBY maupun Jokowi.

Tapi mendengar jawaban kakek yang satu ini, kamu pasti bakal ketawa. Seorang pengguna Twitter dengan nama akun @rasarab mengunggah video pendek berdurasi 16 detik yang berisi statement seorang kakek tentang zaman Pak Harto vs Jokowi.

“Zaman pak Harto dan zaman pak Jokowi, mana yang lebih enak? Ini pendapat polos Pak Lasimin Boyolali via Z.A Sidik,” tulis @rasarab pada caption video itu, seperti dikutip dari brilio.net, Minggu (4/9).

“Oh enak Pak Harto mas, sebab karena dulu istri saya masih cantik dan muda,” jawab Pak Lasimin.
Tweet yang lucu itu pun langsung mendapat banyak respons dari para pengguna Twitter. Banyak yang menimpali jawaban sang kakek dengan pernyataan yang kocak.

“Enak jamane pak Harto donk, bapak belum ompong kayak sekarang ini, jadi kempot,” kata @KarmaniSoekarto.

“Memang betul, lebih enak jaman Soeharto. Jaman Soeharto gigi masih lengkap,” komentar akun @d_baonk.

“Mbah Lasimin dari Boyolali menghiburku, terima kasih mbah telah menghadirkan tawa,” komentar @masojhan.

Langsung saja lihat video berikut ini deh.. Menghibur banget!



(Brilio)

Ahok Ditolak, Djarot Disambit, Akhirnya Istri Djarot yang Blusukan


InfoBerbagaiBerita - Setelah ditolak di mana-mana dan bahkan disambiti warga yang sakit hati, sepertinya pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memutuskan untuk mengurangi frekuensi blusukan mereka.

Seperti diketahui, saat penertiban PKL di Stasiun Kota, Senin 25 Oktober 2016, para pedagang kecewa dan marah ketika gerobaknya diamankan satpol PP. Mereka akhirnya melemparkan barang dagangannya ke arah rombongan Djarot dan Satpol PP, dari bangku hingga botol beling.

Begitu juga dengan Ahok. Ketika ia blusukan ke daerah Penjaringan Rabu 2 November 2016, warga Penjaringan langsung berduyun-duyun mengejar cagub no 2 itu. Polisi sampai harus memberhentikan mikrolet 24 dan mengevakuasi Ahok ke Polres Kebon Jeruk.

Akhirnya, yang blusukan adalah istri Djarot, Happy Farida. Ia terjun langsung dalam kampanye Pilkada DKI mewakili suaminya.

Kali ini, ia bersama Novie Murniasari, istri dari Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menyambangi ibu-ibu warga RT 002/08, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin 7 Oktober 2016.

Dihadapan para ibu-ibu, Happy mengatakan kedatangannya hari ini untuk menampung semua keluhan dan aspirasi warga Ibu Kota yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Tidak hanya itu, Happy juga mengajak kaum ibu untuk tidak segan memeriksa kesehatan utamanya sebagai langkah antisipasi kanker servik bagi kaum perempuan. (pp)

Jokowi Bakal Buka Aktor Politik Kericuhan Demo 4 November


InfoBerbagaiBerita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka aktor politik di balik kericuhan saat aksi demonstrasi 4 November 2016. Proses hukum terhadap aktor politik tersebut pun berpeluang dilakukan.

"Dua-duanya (buka aktor politik dan berujung proses hukum). Kalau, nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya," kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai memberikan pengarahan kepada jajaran Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (8/11).

Sebelumnya, saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Markas Besar AD, Jakarta, Senin (7/11), Presiden Jokowi meminta TNI tidak memberi toleransi pada gerakan-gerakan yang berniat memecah belah dan mengadu domba bangsa.

Ketika maksud pernyataan tersebut, Presiden Jokowi enggan menjawab eksplisit. "Nanti kita lihat. Nanti kita lihat," katanya.

Jawaban senada juga dikemukakan ketika warrtawan menanyakan kemungkinan aktor politik pemecah belah bangsa masih beraktivitas.

Seperti diberitakan, saat menggelar jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11) pukul 00.10 WIB, Presiden Jokowi menyampaikan penyesalannya atas kericuhan dalam demo 4 November 2016.

"Kita menyesalkan kejadian bada isya yang harusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Presiden Jokowi.  (bs)

Kasus Ahmad Dhani, Presiden: Harus Ditindaklanjuti


InfoBerbagaiBerita - Musisi Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Calon Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat tersebut dianggap melecehkan, sekaligus menghina Presiden ketika berorasi dalam aksi demonstrasi 4 November 2016.

"Tadi juga di dalam saya sampaikan, yang berkaitan dengan hasutan kebencian. Hal berkaitan penghinaan kepada simbol-simbol negara," kata Presiden.

Hal itu disampaikan Presiden kepada wartawan seusai memberikan Pengarahan Kepada Jajaran Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (8/11).

"Kalau aturan hukum ada, harus ditindaklanjuti," tegas Presiden. (bs)

Tersangka Penjarahan di Penjaringan Bertambah Jadi 14 Orang


InfoBerbagaiBerita - Tersangka kerusuhan di Penjaringan, Jakarta Utara, bertambah menjadi 14 orang. Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menambahkan tiga tersangka baru dalam kerusuhan yang terjadi seusai demonstrasi damai pada 4 November tersebut.

"Kemarin, Polres Metro Jakarta Utara dibantu Polsek Penjaringan dan anggota sudah lakukan penangkapan. Ada tujuh orang (yang ditangkap). Dari tujuh orang itu, dengan bukti formula yang cukup, ada tiga yang bisa kami jadikan tersangka," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Awi Setiyono, Selasa, 8 November 2016.

Mereka ditahan atas dugaan penjarahan, perusakan, dan pengeroyokan anggota kepolisian di Penjaringan. Satu di antaranya bahkan dinyatakan positif menggunakan narkotik. "Tentu kami serahkan ke Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara," tutur Awi.

Empat orang lain yang sempat ditangkap dibebaskan setelah tak terbukti terlibat dalam penjarahan dan kerusuhan itu. Dengan penangkapan itu, total tersangka kasus kerusuhan di Penjaringan menjadi 14 orang.

Sebelumnya polisi menetapkan sebelas tersangka kerusuhan dan penjarahan di sana. Tiap orang memiliki peran sendiri dalam kejadian itu. Dari penjarahan Indomaret dan Alfamart, terkait dengan kasus perusakan sepeda motor, hingga terkait dengan penyerangan terhadap polisi di Penjaringan.  (tp)

Kekhawatiran KH. Lutfi Fathullah Terjadi "Perang Antar Kyai" Dalam Gelar Perkara Kasus Penistaan Al-Quran


Assalamu'alaikum Wr Wb.

Saya ingin menyampaikan sedikit kekhawatiran saya ttg proses hukum Ahok kedepan. Akan terjadi anti klimaks (tentu tdk kita harapkan) karena akan terjadi perang ustadz, kyai sekitar penafsiran Almaidah 51.

Dlm gelar perkara nanti, apalagi live pasti ditonton oleh segenap rakyat Indonesia. Tentu Bareskrim akan mengundang ustadz, kyai dari dua kelompok yg saling beda pendapat dan ini sangat memalukan ummat Islam.

Yg sangat saya sedihkan tadi pagi Metro mewancarai Buya Syafii Maarif yg menyatakan bersedia menjadi ahli pihak Ahok. Tdk habis pikir kenapa Buya kok mau? Setelah saya merenung ooo... pantas.. sekarang Buya sdh masuk lingkaran Istana sebagai anggota Watimpres. Tapi lagi-lagi kenapa beliau mau diadu dgn Bp.Amien Rais yg sama2 mantan Ketua Umum Muhammadiyah? Apakah Beliau tdk menyaksikan jutaan aksi Demo 411. Apalagi nanti kyai NU juga diadu antar Kyai Said Agil dgn Kyai Ma'ruf Amin yg satu ketua Tanfidziyah yg satu ketua Syuriah NU.

Ini tontonan yg memalukan bagi Islam. Kalau melihat cara2 pemerintah menyelesaikan mslh spt ini sangat menyakitkan. Ujungnya ya pro Ahok! Ini yg tdk kita harapkan dan tontonan memalukan oleh aktor2 kita. Na'udzubillah min dzalik.

Hasbunallah wa ni"mal wakiel ni"mal maula wani"man nashir.

Wassalam.

Dr. KH. Lutfi Fathullah, MA
(Pakar Hadits, Cucu dari Guru Mughni Jakarta)

NB: Untuk para Saksi-saksi ahli, kalau mereka muslim, ajak mereka untuk Mubahalah:
"Jika saya berkata bohong atau dibayar atau diintimidasi atau sebenarnya saya tidak paham ayat ini dengan baik tapi saya paksakan ... maka saya rela Allah matikan saya dalam keadaan nista dalam 1 pekan ini."

*Mohon bantu disebarkan

Kisah Ustad Bachtiar Nasir Usai Aksi 4 November, Diimingi Rp10 M dan Ancaman Pemutusan Kontrak dari Televisi


InfoBerbagaiBerita - AKSI 4 November 2016 diikuti umat Islam dari berbagai profesi dari anak didik hingga ulama. Bahkan ulama-ulama yang namanya sudah tak asing lagi ikut dalam gerakan menuntut proses hukum terhadap dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama ini.

Saat ini pascaaksi tersebut, terungkap kalau Ustad Bachtiar Nasir yang ikut dalam demo damai itu rupanya sempat mendapat tekanan dari sejumlah pihak.

Sebagai salah satu tokoh ulama terkemuka, Ustad Bachtiar merupakan sosok sentral bersama Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, Syekh Ali Jaber, dan Habib Mahdi juga Ustad Arifin Ilham.

Pengakuannya ini disampaikan salah seorang jamaah bernama Nanda yang menyebar via grup Whatsapp.

Dia bercerita bahwa saat menghadiri kajian “Satu Keluarga Masuk Syurga” di Masjid Abu Bakar As Siddiq, Cawang, Jakarta Timur, Ustad Bachtiar sempat menyinggung aksi damai 4 November lalu.

Dia bercerita bahwa satu hari setelah dirinya dan ratusan umat muslim aksi, seorang pengusaha asal Tiongkok memintanya berkompromi soal kasus Ahok.

Ustad Bachtiar Nasir diajak negoisasi untuk tidak menuntut Ahok dengan iming-iming uang Rp10 miliar.

“Beliau langsung menolak,” ujar Nanda.

Tak hanya itu, Nanda juga mengungkapkan bahwa Ustad Bahtiar mendapat ancaman pemutusan kontrak di salah satu stasiun televisi swasta. Dia dilarang menyampaikan dakwahnya lagi di televisi.

“Beliau dan para ulama lainnya seperti diboikot dari berbagai arah, oleh penguasa dan pengusaha,” beber Nanda.(mam/JPG/nin)

Berikut postingan lengkap Nanda yang beredar via WhatsApp:

Assalamualaikum sahabatku, ibu/bapak..

Kemarin, ba’da Ashar hingga menjelang Maghrib saya menghadiri kajian “Satu Keluarga Masuk Syurga” dg Guru kita, Ust. Bahctiar Nasir di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Cawang, Jakarta Timur.

Di akhir kajian, Beliau menambahkan sedikit tentang #AksiBelaQur’an 411

Saya hanya bermaksud menyampaikan cerita Beliau kepada Sahabat, Ibu/Bapak..

Sabtu tgl 5 Nov, Ust. Bachtiar Nasir diajak negosiasi oleh pengusaha chinese dan diimingi uang 10M, dg catatan kasus si penghina Al-Qur’an ini dihapus.

Sontak Ust. Bachtiar Nasir menolak.

Tidak sampai situ saja, Presiden kita meminta si owner Antv & Tv One, Abu Rizal Bakrie, untuk memutus kontrak Ust. Bachtiar Nasir.

Seperti yang Beliau sampaikan kemarin, sekarang Beliau dan Para Ulama lainnya seperti “diboikot dari berbagai arah oleh Penguasa dan beberapa pengusaha NKRI.

Beberapa pernyataan Beliau dan Para ulama saat aksi 411 yg di shoot oleh wartawan pun, “nggak nongol2 di TV,” ucap beliau sembari terkekeh.

Belum lagi negosiasi Beliau dan Para Ulama dg JK, Wiranto serta para menteri lainnya. Entah apa yang ada di benak para pemimpin negeri ini, yang seolah memohon untuk menutup kasus ini.

Yang mengharukan kisah para pedagang kecil dari berbagai daerah yang berkata secara langsung kepada beliau, bahwa mereka siap menabung untuk keberangkatan #AksiBelaQur’an3 di Jakarta.

Dan masih ada beberapa cerita Beliau lainnya. Terakhir beliau menyerukan seruan JIHAD. 2 Lantai Masjid pun bergema ucapan Takbir, ALLAHU AKBAR !! Semoga bisa diambil hikmahnya.

By: Nanda.

(ps)

Pengakuan Seorang (Mantan) Pendukung Jokowi + Ahok



Saat pilgub DKI 2012, saya mendukung Jokowi dan Ahok untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI , dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Kisah keberhasilan Jokowi melakukan perubahan di Solo dengan pendekatan yang "saat itu" out of the box saya harap bisa di import ke Jakarta
2. Image Jokowi yang begitu merakyat sangat kontras dengan Foke yang selama menjadi Gubernur terkesan sangat jumawa
3. Ide Prabowo untuk memasangkan Ahok, seorang keturunan cina dan non muslim, menurut saya sangat brilian. Sebagai pesan kebhinnekaan yang sangat kuat, yang tentu kita butuhkan untuk merekatkan rasa kebangsaan kita yang memang sangat beragam ini.
4. "Performance" Ahok saat menjadi anggota DPR yang "berani" juga berhasil mendapatkan simpati saya
Namun seiring perjalanan waktu, satu per satu kekaguman saya terhadap dua tokoh itu meredup.

Milestone pertama, jelas menjelang pilpres 2014. Jokowi yang dalam berbagai kesempatan di depan publik yang menyatakan "gak berniat, gak akan , gak mikir" untuk maju jadi capres, ternyata menjilat ludahnya sendiri dan menelan semua kata-katanya yang sudah disampaikan di muka publik.

Kepercayaan saya kepada Jokowi, runtuh seketika.

Sejak kecil di madrasah ibtidaiyah, saya belajar bahwa pemimpin itu syaratnya : Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Dan kenyataan bahwa Jokowi mampu balik badan atas apa yang sudah dia ucapkan DI DEPAN PUBLIK membuat dia , bagi saya, tidak lagi memenuhi kriteria Shiddiq dan Amanah sebagai pemimpin.

Bagaimana mungkin saya bisa percaya seseorang untuk mengelola uang rakyat 2500 trilyun tiap tahun, dengan track record seperti itu ? Kalau diruang publik dia bisa berbohong, apalagi di ruang-ruang gelap entah di luaran sana.

Tapi ternyata lebih banyak yang berpikir berbeda dengan saya, sehingga Jokowi pun berhasil menjadi Presiden, lalu Ahok naik menggantikan sebagai Gubernur DKI.

Kita tahu Ahok mengambil pendekatan yang hampir diametral dengan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kalau Jokowi lebih merangkul orang, Ahok menjalankan apa yang di sebut "Management By Angry" , hampir tiap hari lebih dari sekali media dipenuhi oleh berita Ahok lagi marah-marah, entah itu ke anak buahnya, ke DPRD, bahkan warga nya pun gak luput dari aksi marah-marah sang Gubernur.

Sampai sini saya masih gak masalah, sebagai seorang pemimpin dalam skala kecil, saya beberapa kali menjalankan eksperimen gaya kepemimpinan. Saya pernah coba gaya yang merakyat, bersikap sebagai teman dari orang yang saya pimpin. Pernah juga mencoba gaya tut wuri handayani, pemimpin sebagai motivator. Tapi pernah juga coba gaya bagai raja yang main tunjuk ini itu dengan pake marah-marah dikit.

Dan saya sampai pada kesimpulan, bahwa pada dasarnya manusia itu makhluk status quo, tidak suka bergerak, dan untuk membuat manusia bergerak perlu dikasih insentif / motivasi. Sayangnya, ternyata insentif paling efektif untuk getting things done ya dengan dimarahin atau diancam.

Karena seperti Tony Robbins bilang "People will do anything to avoid pain" , jadi supaya gak menderita karena dimarahin, maka orang akan bekerja dengan baik / benar.

Karena itu saya menganggap apa yang ahok lakukan dengan "management by angry" nya adalah sebuah "necessary evil" untuk memotivasi PNS DKI supaya roda birokrasi yang lamban itu bisa bergerak lebih cekatan untuk melayani rakyat DKI . And it works in some way.

Tapi semua permakluman itu hilang menguap bagai embun pagi terkena sinar matahari, kala Ahok diwawancara rekan saya Aiman Witjaksono di Kompas TV beberapa waktu lalu.

Saya bisa mentolerir pemimpin yang keras bahkan cenderung kasar sekalipun, tapi saya tidak bisa mentolerir pemimpin yang mampu mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi itu dilakukan di frekuensi publik secara live. Bahkan meski sudah diingatkan oleh reporter, semburan kata-kata kotor itu masih terus dilakukan tanpa peduli dengan norma sopan santun yang berlaku di masyarakat.

Saya dididik di lingkungan militer. Sebagai seorang yang pernah beberapa tahun berperang di hutan, ayah saya adalah seorang yang sangat keras, sabetan kopel tentara akrab dengan kaki saya kalau saya nakal atau gak nurut. Tapi dalam memori saya, tidak pernah sekalipun ayah saya pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan kata-kata macam "goblok" atau "tolol" yang masih lebih rendah kadarnya dibandingkan yang diucapkan sang gubernur, tidak pernah terucap dari lidah ayah saya. Lalu Saat kelas dua SD, saya juga pernah menyaksikan seorang kawan di tampar sampai terkencing-kencing di depan kelas oleh bu guru, hanya karena di kelepasan berkata kotor.

So, that' it. Peristiwa wawancara itu menjadi turning point hilangnya respek saya kepada sang gubernur. Saya gak bisa paham kalau masih ada yang bisa memberikan permakluman terhadap aksi semburan kata-kata kotor itu dan menyikapinya sebagai seolah kejadian yang tidak berhubungan dengan kapasitas dia sebagai pemimpin.

Apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita ?

Video itu akan abadi di dunia maya, dan saya tidak akan sanggup menghadapi anak saya jika dia mempertanyakan larangan saya untuk berkata kotor, sementara di sisi lain saya mendukung orang yang melakukan itu untuk menjadi pemimpin.

Apalagi sesudah itu ternyata banyak peristiwa yang membuat saya makin mempertanyakan integritas ahok, soal urban legend 1 juta KTP salah satunya.

Dan puncaknya ya pidato dia di pulau seribu itu. Apapun penafsirannya, menurut saya yang dia lakukan , berkomentar tentang agama yang tidak dia anut dan dikaitkan dengan pilkada, sudah benar-benar melampaui batas. Benar-benar tidak selaras dengan semangat kebhinekaan yang muncul di awal saat Prabowo memasangkan Ahok untuk menjadi Wagub nya Jokowi.


Sekian ...

From lover who convert to hater 
Cipularang , November 2016

Sumber tulisan  : https://goo.gl/dxfbJf